Ngobrol Tempo Asyik, Sosialisasi dan Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh

Zaman sekarang baik itu di kota-kota besar maupun pedesaan, sudah menjadi sesuatu yang biasa ketika kita menggunakan jasa perbankan dalam banyak aktifitas yang berhubungan dengan keuangan. Ada banyak lembaga keuangan yang kita seleksi dan akhirnya harus kita putuskan sebagai suatu pilihan. Mana lembaga yang memang benar-benar membuat kita nyaman dalam hal bertransaksi maupun pinjaman dan penyimpanan uang.

Di Aceh, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah diatur dalam Qanun No 11 tahun 2018. Tiga tahun dari tahun 2018 atau tepatnya di tahun 2021, seluruh lembaga jasa keuangan harus menganut prinsip syariah. Perbankan konvensioanal yang memiliki kantor di Aceh harus dikonversi menjadi bank syariah.

Hal ini akan menjadi harapan baru bagi rakyat Aceh sendiri, untuk menjadi rule model secara nasional dalam pelaksanaan dan pengimplemntasian Qanun LKS yang ada di Aceh dalam kaitannya dengan pemanfaatan bank syariah yang tersebar luas.

Oleh karena itu, saya tertarik mengikuti acara Ngobrol Tempo yang mengangkat tema Kesiapan Perbankan Terhadap Qanun Bank Syariah di Aceh, yang diadakan pada tanggal 23 September 2018 di Gedung Bank Indonesia Aceh.

Acara tersebut dihadari oleh berbagai narasumber yaitu Zainal Arifin Lubis (Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh), Aulia Fadhli (Ketua OJK Provinsi Aceh), dan Fahmi Subandi (Direktur Operasional BRI Syariah). Direktor Tempo, Tomi Aryanto menjadi moderator dalam acara tersebut. Selain itu acara ini mendapatkan sambutan yang baik dari perwakilan Plt. Gubernur Aceh saat menjelaskan secara detail mengenai sejarah Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini tercipta.

Banyak nilai historis yang ada saat DPRA dan Gubernur menyusun Qanun ini. Landasan dari Qanun mencakup tiga hal, di antaranya landasan filosofis, landasan sosial, dan juga landasan yuridis.

Landasan filosofis memiliki nilai historis yang kuat pada tahun 1959 Aceh disebut sebagai Daerah Keistimewaan. Lalu setelah itu disahkannya UU no 44 tahun 1999 tentang Aceh sebagai daerah syariat islam yang ada di indonesia. Hal ini juga membuat aceh memiliki nilai keistimewaan di dalam bidang penidikan, adat, agama dan juga peran ulama.

Landasan sosial dalam hal ini adalah karena Aceh merupakan daerah syariat islam dan segala aktivitas diatur dalam konteks keislaman, sebgaian besar wagra Aceh menerima dengan baik walaupun dalam pengimplementasiannya penuh dengan tantangan. Sedangkan landasan yuridisnya yaitu UU no 44 tahun 1999 (Aceh ditetapkan sebagai daerah syariat islam) dan UU No. 18 Tahun 2001 (mengenai otonomi Aceh).

Sedangkan menurut Arifin Lubis, ada potensi besar untuk Aceh bisa bangkit dengan menerapkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Di dalam prinsip ekonomi syariah ada prinsip keadilan namun tergantung bagaimana pengimplementasiannya. Potensi-potensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia di Aceh perlu ditingkatkan. Menurut data yang ada, penerimaan uang di Aceh lebih sedikit dibandingkan pengeluaran ke kota lain. Oleh karena itu banyak potensi Aceh yang masih bisa terus di gali lagi agar aceh lebih mandiri lagi. Penerapan Qanun LKS dapat meminimalisi riba dan praktek keuangan yang tidak adil bahkan kepada orang-orang yang bukan muslim.

Aulia Fadhli selaku ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh menegaskan Aceh merupakan daerah terbesar no 3 di Indonesia untuk perbankan syariah . Peran serta ulama atau teuku juga di Aceh sangat membantu terlaksananya Qanun LKS ini. Di daerah lain bank syariah terkendala akses, namun jika Qanun LKS ini telaksana dengan baik maka di Aceh tidaka sulit menemukan Bank Syariah bahkan untuk daerah-daerah kecil. Dalam kaitannya perihal peminjaman, Aulia Fadhli juga menegaskan, prinsip syariah itu tidak bisa berjalan jika orang yang meminjam dan peminjam tidak membagi hasil.

Potensi alam, SDM muda, pendidikan, budaya dan kepopuleran merupakan potensi-potensi yang ada di Aceh untuk terus dikembangkan menurut Fahmi Subandi selaku direktur operasional BRI Syariah. Qanun LKS ini tidak dapat dilakukan oleh perbankan sendiri jika tidak ada dukungan dari OJK, Bank Indonesia dan Pemda dalam penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

Sebagai seorang pelaku wirausaha, saya menjadi mendapatkan pencerahan baru mengenai potensi yang ada di sekitar saya, di Aceh ini. Membawa semangat baru untuk menemukan dan mengolah potensi yang sudah ada. Setelah potensi itu terus dikembangkan, selanjutnya mengenai masalah keuangan untuk tidak ragu dan juga dapat memperoleh kenyamanan dan keaman dari lembaga keuangan syariah yang diatur dalam Qanun Lembaga Keuangan Sayriah. Acara yang turut difasilitasi oleh Tempo ini sangat membantu para pelaku usaha dan masyarakat secara luas mengenai sosialisasi penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah. #NgobrolTempo asyik!